1966 dan 1998 (Serupa Tapi tak Sama)

Pendahuluan
Tahun 1966 dan tahun 1998 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya dalam tahun tersebut, terjadi pergantian kekuasaan. Dimana pada tahun 1966 telah terjadi pergantian kekuasaan dari Orde lama ke Orde baru. Sementara pada tahun 1998 terjadi pergantian kekuasaan dari Orde baru ke Orde Reformasi.
Dalam masa pergantian dua kekuasaan tersebut, terjadi berbagai peristiwa besar yang uniknya memiliki banyak persamaan, baik itu kondisi, tokoh yang terlibat hingga keterbitan asing.
Disini saya akan membahasnya dengan penggabungan antara opini-opini saya pribadi hingga opini berbagai tokoh terkenal dengan fakta di lapangan.


1. Pecahnya Angkatan Darat

Tahun 1966
Dalam tahun 1965-1966 terjadi perpecahan di kubu TNI-AD, yakni AD yang pro kiri (komunis) dan AD yang berteman dengan Negara-negara barat (kanan). Meski pemerintahan Presiden Soekarno sangat mendukung gerakan sayap kiri di kubu TNI, namun Presiden juga sadar jika keberpihakanya pada salah satu poros akan semakin memecah belah TNI, khususnya Angkatan Darat.
Karena hal itulah Presiden tetap mempertahankan Mayor Jenderal Soeharto yang dikenal dekat dengan barat sebagai Komandan KOSTRAD (Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat). Soekarno melakukan hal tersebut bukan tanpa pertimbangan, selain untuk penyeimbang dalam tubuh TNI (AD khususnya), namun Soekarno menilai Soeharto adalah salah satu loyalis yang tidak akan menghianatinya, meskipun Soeharto dekat dengan barat yang sangat di musuhi Soekarno.

Namun perpecahan tetap terjadi saat peristiwa G30S/PKI, saat itu enam tentara AD (5 diantaranya seorang Jenderal) dihabisi oleh PKI beserta simpatisanya dari kalangan Angkatan Darat yang tergabung dalam Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden). PKI dan TNI-AD sayap kiri menganggap kelima Jenderal (dan satu ajudan) tersebut berhaluan kanan dan mencoba melengserkan Soekarno dengan bantuan CIA (Central Intelegent of Agency / Badan Intelegen Amerika).

Namun A.H Nasution yang selamat dari pembantaian oleh PKI menuduh balik PKI dan kalangan TNI sayap kiri akan mengkudeta Soekarno dengan bantuan Uni Soviet. Hal itu di dukung oleh Komandan KOSTRAD Soeharto yang tidak menjadi sasaran PKI, karena di nilai sebagai loyalis Soekarno.

Setelah itulah terjadi pembasmian PKI beserta loyalisnya, dan buntut dari perpecahan TNI-AD ini adalah dengan di angkatnya Mayor Jenderal Soeharto menjadi presiden mengantikan Ir. Soekarno.


Tahun 1998
Pada masa orde baru, TNI memiliki peran Dwi Fungi, yakni TNI sebagai Penjaga keamanan dan ketertiban Negara dan sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur Negara. Hal itu memungkinkan TNI untuk merangkap jabatan di dalam bidang pemerintahan.

Untuk menghindari perebutan kekuasaan di tubuh pemerintah yang di lakukan oleh TNI, maka dibentuklah suatu wadah bernama GOLKAR (Golongan Karya) untuk mengorganisir para anggota TNI yang berpolitik. Para pengurus Golkar tidak hanya dari kalangan militer saja, namun juga terdapat dari kalangan cendikiawan dan kalangan ulama. Hal itu bertujuan agar Golkar tetap berdiri menyokong pemerintahan orde baru tanpa ada gangguan dari kalangan-kalangan tertentu.

Setelah 32 Tahun hubungan mesra terjalin di kalangan AD, pecahlah hubungan tersebut saat terjadi gejolak di Indonesia. Waktu itu Presiden Soeharto sedang melawat ke Kairo, Mesir, keadaan politik yang sedang kacau balau dimana para mahasiswa sedang banyak berdemo di berbagai penjuru negeri membuat sebagian orang mencoba untuk melakukan kudeta.

Saat terjadi kerusuhan di depan UI dan berbagai tempat lainya, Pangab Jenderal Wiranto sedang berada di Malang. Lalu para tokoh masyarakat seperti Setiawan Djodi, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjoyanto, Willibrordus Surendra Broto Rendra (WS Rendra), Fahmi Idris, Maher Algadri, Hashim Djojohadikusumo, Amran Nasution, Din Syamsuddin , Fadli Zon , Amidhan, Iqbal Assegraf, Hajriyanto Thohari, Kolonel Adityawarman dan Kivlan melakukan pertemuan di markas Kostrad untuk meminta Prabowo mengambil alih keamanan.

Prabowopun mengambil alih kemanan, lalu mengerahkan pasukanya ke berbagai tempat, termasuk ke kediaman Wakil Presiden B.J. Habibie. Karena hal itulah, Pangab Wiranto merasa di langkahi oleh bawahanya. Lalu terjadilah kerusuhan besar-besaran yang di duga di gerakan oleh kedua Jenderal tersebut. Hingga akhirnya Presiden Soehartopun mundur dan di gantikan wakilnya B.J Habibie, karena dinilai tidak sanggup menjalankan tugasnya lagi menjadi Presiden.

Selepas pengunduran diri Soeharto, perseteruan dua Jenderal tersebut masih terus berlanjut, hingga akhirnya Prabowo di cabut dari jabatanya sebagai Pangkostrad oleh Preesiden B.J. Habibie atas usulan dari Pengab Wiranto.


2. Gerakan Mahasiswa

Tahun 1966
Gerakan Mahasiswa awalnya terjadi pada Tahun 1965 yaitu saat terjadi pemberontakan PKI/G30S. Waktu itu para Mahasiswa yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Soekarno yang tidak kunjung membubarkan PKI, di tambah dengan carut marutnya negeri melakukan unjuk rasa dan menuntut Pemerintah untuk melakukan tiga hal pokok, yakni :
            Pembubaran PKI
            Perombakan Kabinet Dwikora
            Perbaikan Ekonomi
Tiga tuntutan tersebut yang di sebut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), awalnya dicetuskan oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), yakni gabungan organisasi Mahsiswa yang terdiri atas HMI, PMKRI, PMII, GMKI, SOMAL, Mapancas dan IPMI. Lalu Tritura terus di kumandangkan oleh ikatan-ikatan Mahasiswa lainya seperti KAPI, KAPPI dan KASI.

Aksi-aksi gerakan mahasiswa di dukung oleh Partai Politik dimana mereka menginduk, seperti HMI yang di dukung induk partai Politiknya, Masyumi. PMKR yang di dukung oleh partai induknya, Partai Katolik.

Gerakan Mahasiswa ini turut mengantarkan Indonesia dari Orde Lama menuju Orde Baru. Dan juga nantinya menghasilkan tokoh-tokoh Orde Baru seperti Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, Soe Hok Gie dan juga Akbar Tandjung. Tokoh-tokoh inilah yang kita kenal sebagai angkatan ’66.


Tahun 1998
Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi presiden (tanpa wakil) untuk ketujuh kalinya, namu beberapa tokoh politik tidak mengakui hal tersebut, termasuk mantan wakil presiden sebelumnya B.J. Habibie dan Try Soetrisno.

Sejalan dengan situasi politik dalam negeri yang sedang kacau, keadaan sosial dan ekonomi dalam negeripun carut marut sejak 1997. Hal ini menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat kepada pemerintahan orde baru.

Mahasiswa sebagai elemen penting dalam masyarakat melakukan aksi turun kejalan dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan yang di antaranya :
            Adili Soeharto dan krooni-kroninya
            Laksanakan amandemen 1945
            Hapuskan Dwi Fungsi ABRI
            Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya
            Tegakan supermasi hukum
            Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN

Gedung parlemen dan gedung-gedung DPRD di daerah menjadi sasaran utama para mahasiswa yang tergabung dalam FSKMJ dan Forum Kota. Seluruh Mahasiswa dari berbagai macam golongan dan ideologi bersatu dalam satu tujuan yang sama, yakni melengserkan Soeharto.

Meski akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, namun perjuangan para Mahasiswa memakan banyak korban, termasuk empat korban dalam tragedi Tri Sakti yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di kampus oleh aparat.

Setelah Soeharto lengser, para Mahasiswa tidak serta merta berhenti, karena mereka menganggap tuntutanya belum terpenuhi oleh pemerintahan B.J. Habibie, termasuk penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Karena hal inilah terjadi kembali kerusuhan-kerusuhan, termasuk kerusuhan di Semanggi atau yang lebih di kenal dengan Tragedi Semanggi.


 3.Peran Nahdlatul Ulama (NU)

Tahun 1966
Nahdlatul Ulama atau yang lebih di kenal dengan NU adalah organisasi keagamaan yang berdiri sejak 31 Januari 1926. Dalam perkembanganya, NU dibagi dalam tiga tahap, yakni NU sebagai Organisasi keagamaan, NU sebagai partai politik dan kembali lagi menjadi organisasi keagamaan.

Pada awal Indonesia merdeka atau Orde lama, NU bergabung dengan partai Masjumi. Namun pada tahun 1952, NU berpisah dengan Masjumi dan menjadi peserta dalam pemilu 1955. Dalam perkembanganya, partai NU menjadi satu-satunya partai Islam, karena pada tahun 1960, Masjumi di bubarkan karena di duga terlibat dalam pemberontkanan PRRI di Sumatera.

Sebagai partai pendukung pemerintah, NU sangat mendukung Undang-Undang Pokok Argaria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Yang berisi tentang penyerahan tanah dari tuan tanah kepada para petani untuk segera di garap.

Meski mendukung UUPA dan UUPBH, namun para Kyai-Kyai NU yang juga tuan tanah tidak serta merta menyerahkan tanah kepada para petani, pasalnya tanah para kyai-kyai tersebut sangat sulit di pisahkan dengan tanah pesantren dan tanah wakaf.

Sebagai penggerak para petani pada masa Orde Lama, PKI merasa punya hak untuk menuntut para kyai-kyai NU menyerahkan tanahnya. Hal itu mengakibatkan perseteruan antara NU dan PKI hingga mengakibatkan pembantaian antar kedua kubu. Masa ini terjadi pada tahun 1965.

Setelah terjadi gerakan G30S/PKI di Jakarta, terjadilah kerusuhan-kerusuhan di daerah, khususnya daerah Jawa Timur. Kerusuhan tersebut terjadi antara pemuda-pemuda NU (Anshor) dengan PKI. Kaum Anshor yang merasa di bantu TNI untuk membasmi PKI bertindak semena-mena, bahkan di sebutkan dalam satu hari, para pemuda NU dapat membunuh 700 anggota PKI dan simpatisanya.

Hal itu terus terjadi hingga tahun 1966, para Pemuda NU yang tergabung dalam BANSER (Barisan Serbaguna), dipercaya menjadi Algojo pembasmian TKI oleh TNI AD di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.

NU juga menarik dukungan kepada pemerintah, karena pemerintah dianggap membela PKI dan tidak membubarkan PKI. Hingga akhirnya Presiden Soekarno lengser dan NU ikut menyokong berdirinya Orde Baru Soeharto.


Tahun 1998
Saat Pemilu 1973, NU diminta untuk bergabung dengan tiga partai lainya untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut membuat NU sedikit kecewa dan kembali menjadi organisasi keagamaan pada tahun 1984.

Pada masa 1980an, pemerintah Orde Baru membuat peraturan tentang asas tunggal Pancasila, dimana seluruh organisasi di wajibkan menggunakan asas tunggal Pancasila dalam organisasinya. Di tengah kemelut tentang asas tunggal Pancasila, NU menjadi organisasi Islam pertama yang menggunakan asas tunggal Pancasila. Hal ini menarik pemerintah orde baru untuk mendekati NU.

Upaya pemerintah untuk mendekati NU berhasil dengan di gaetnya Ketua Umum NU, K.H. Abdurrahman Wachid (Gusdur) menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meski berada di dalam pemerintahan, namun NU tetap mengkritiki kinerja orde baru.

Hubungan antara NU dan Rezim Orde baru merenggang setelah tahun 1992 Gusdur menolak bergabung dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) bentukan Soeharto dan justru mendirikan Forum Demokrasi.

Seiring berjalanya waktu, nama NU semakin benderang selinier dengan nama ketua umumnya Gusdur, bahkan ketua umum NU tersebut di dorong untuk melakukan Reformasi pada tahun 1997 bersama Megawati Soekarno Putri beserta Amien Rais. Namun sikap Gusdur yang moderat, justru meminta para mahasiswa yang berdemo untuk menahan diri. Hal ini membuat pengurus NU lainya kecewa.

Hingga pada akhirnya NU turut serta dalam proses Reformasi pada tahun 1998, baik melalui elit Politik seperti Gusdur, atau melalui Kyai-Kyai di pesantren yang mencoba menenangkan masyarakat di daerah-daerah.


Selepas runtuhnya Orde Baru, untuk mengalahkan Golkar yang dinilai masih tetap kuat, maka NU melalui Gusdur membentuk partai politik baru bernama Partai Kebangkitan Bangsa pada Juli 1998.

0 komentar: